Menurut dia, BPN akan menjadi kuat dari segi otoritas dan penting karena dapat mempersingkat rantai birokrasi yang selama ini tumpang tindih.
Politisi PKS itu mencontohkan pelaksanaan seperti kebijakan untuk kuota impor, tarif, dan turunannya dapat menjadi satu pintu dengan adanya BPN.
Sementara itu, Kementerian Pertanian telah meluncurkan gebrakan baru untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pertanian yang peluncurannya berlangsung pada 23 April 2018 di Cianjur, Jawa Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian tersebut dapat menjadi solusi permanen menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten.
Amran menjelaskan gerakan ini ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini, sesuai target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen tahun 2018.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
