Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfizd menilai pelaksanaan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya maksimal dijalankan.
Anggota Fraksi PPP ini bahkan mengatakan ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan BPJS kesehatan. Pertama, yakni terkait keluhan tentang pasien yang terlantar karena keterbatasan ruang, tenaga kesehatan yang belum merata dan keterbatasan fasilitas kesehatan.
“Tenaga kesehatan yang biasanya numpuk di kota, pusat. Sementara di pelosok masih kurang tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, puskesmas juga belum merata, kalaupun ada kadang alatnya, obatnya belum tentu ada,” ujar Irgan di DPR Jakarta, Senin (25/5).
Selain itu, lanjutnya, sistem rujukan dalam BPJS juga menjadi persoalan ketika jarak tempuh pasien dengan rumah sakit rujukan berjauhan. Menurutnya, seringkali yang menjadi rujukan dokter adalah rumah sakit yang sudah memiliki nama.
“Padahal harusnya berjenjang, rumah sakit tipe D, C, B, A, ini langsung ke A atau yang populer. Akibatnya menumpuk, dan ketika pasien tidak dapat ruangan kan jadi problem. Sehingga rumah sakit yang masih mampu menampung tidak dapat pasien. BPJS harusnya beri informasi ‘real time’ rumah sakit mana yang bisa dikunjungi,” ungkapnya.
DPR menyoroti ihwal anggaran kesehatan sebesar lima persen dari APBN. Menurutnya, realisasi yang ada saat ini masih jauh dari alokasi anggaran tersebut.
“Sekarang masih satu koma sekian persen, belum capai dua persen. Saya harapkan, pemerintah di tahun 2016 ini alokasi kesehatan lima persen akan terpenuhi,”
“Ini kan demi Nawacita juga, untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Tidak komit namanya kalau alokasi untuk yang lain cukup banyak tapi untuk kesehatan sedikit.”
Artikel ini ditulis oleh:
