Aktual.com – Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi penyakit endemik di tanah air dengan jumlah kasus kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai upaya untuk memberantas dan mencegah penyebaran DBD, DPR RI melalui Komisi IX yang membidangi kesehatan membentuk Koalisi Bersama (Kobar) lawan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan melibatkan pemerintah maupun swasta.
“Dengan kebersamaan kita semuanya baik pemerintah, DPR, swasta untuk melawan dengue ini, saya yakin angka kematian 0 persen akibat dengue pada tahun 2030 bisa tercapai,” ungkap Ketua Kaukus Kesehatan sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam usai deklarasi Anggota Koalisi Bersama Lawan Dengue di Lapangan Sepak Bola DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, Presiden Director Takeda Andreas Gutknecht, Biofarma , World Mosquito Program (WMP) beserta stakeholder lainnya.
Suir Syam menyampaikan, dengue merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat tanpa memandang usia hingga menyebabkan kematian yang didominasi anak – anak. Ia menilai, dibutuhkan inovasi dalam menekan infeksi DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dengan penerapan metode Wolbachia.
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mendorong pencegahan dan penanggulangan dengue melalui vaksinasi. Berkaca dari penanganan Covid – 19, vaksinasi menjadi krusial dan berperan penting. “Kita lihat vaksinasi sangat efektif untuk menghentikan Covid – 19. Kita berharap, nanti akan ada vaksin juga untuk dengue ini sehingga dengue bisa kita hilangkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menyampaikan butuh kerja sama dan komitmen bersama dari semua pihak untuk menuju nol kematian Dengue di Indonesia pada 2030.
“Ini sebuah upaya bersama yang bisa kita gelorakan, apabila kita bisa bergandengan tangan semua anak bangsa baik dari pemerintah pusat, daerah, legislatif, eksekutif, dan pihak swasta beserta seluruh elemen masyarakat, mudah – mudahan kita bisa mencontoh bagaimana penanganan covid di DBD ini,” kata Melki.
Melki berpendapat, seluruh pihak memiliki keunggulan dan peran tersendiri untuk menyadarkan bahaya dengue serta bertindak untuk menanggulangi dengue. Dia pun mendorong upaya promotif preventif dengue sebagai bagian inti dalam agenda transformasi sistem kesehatan Indonesia.
“Kita berharap tingkat kordinasinya semakin bagus sehingga kasus dengue ini bisa ditekan benar sampai kasus 0 di 2030 itu bisa tercapai, jadi orang kena dengue mungkin masih ada tetapi kematiannya itu nol persen,” imbuh Melki.
Diketahui, target pengendalian Dengue merupakan salah satu komitmen global. Adapun target menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate atau CFR) dari 0,80% di tahun 2020 menjadi 0,5% di tahun 2025 dan 0 persen di tahun 2030.
Dalam rangka memenuhi target tersebut, WHO menetapkan lima (5) strategi atau pilar utama dalam pengendalian Dengue, yaitu diagnosis dan manajemen kasus, surveilans terintegrasi dan kesiapsiagaan KLB, pengendalian vektor berkelanjutan dan vaksinasi serta riset operasional dan implementasi. Implementasi lima pilar utama pengendalian dengue ini telah diadopsi dalam Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021 – 2025, khususnya pada pilar nomor enam yang meliputi metode pencegahan inovatif termasuk vaksin, yang saat ini sudah direkomendasikan oleh asosiasi – asosiasi medis. Melalui strategi nasional, pemerintah mencanangkan target besar untuk mencapai nol kematian akibat dengue pada tahun 2030.
Sementara itu, General Manager Perusahaan Farmasi asal Jepang, Takeda Indonesia, Andreas Guthknecht menyampaikan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Bio Farma terkait penyediaan serta pemasaran vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD).
Bersama Bio Farma, Takeda meyampaikan komitmennya dalam mendorong jangkauan vaksin DBD kepada masyarakat guna menyukseskan target pemerintah nol kematian akibat dengue pada 2030.
“Kami sangat berkomitmen mendukung Pemerintah RI untuk mencapai zero DBD. Pertama, kami memastikan akses terhadap vaksin kami terjangkau dan tersedia secara luas dengan mendukung kerja sama publik – privat. Lebih dari itu, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan dokter sebagai garda terdepan agar bisa mendeteksi dan mencegah dengue,” ungkap Andreas.
Andreas juga memastikan pihaknya telah mendapatkan izin edar vaksin oleh BPOM RI. Dengan begitu, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan vaksin DBD untuk usia 6 – 45 tahun.
“Kami sangat bergembira bahwa vaksin tersebut sudah tersedia sejak bulan Mei lalu, dan sudah tersedia di 800 klinik maupun Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi asosiasi medis, bahwa setiap orang berusia 6 – 45 berhak mendapatkan vaksin DBD,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
