Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Nurhayati Effendi, menyoroti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawan PT Hung-A Indonesia di Cikarang.
Nurhayati mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) guna memberikan dukungan kepada para pekerja yang terkena dampak PHK tersebut.
“Mau enggak mau kalau PHK terjadi pemerintah harus siap dengan JKP paling tidak mensupport para pekerja tidak kehilangan sumber ekonomi mereka,” tutur Nurhayati, kepada wartawan Sabtu (20/1/2024).
Dia juga menambahkan keprihatinan bahwa dampak PHK tersebut bisa berimbas pada kondisi ekonomi ke depannya.
Dalam konteks ini, Nurhayati berharap pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi dampak PHK massal.
“Tentunya akan menambah pengangguran yang akan menimbulkan banyaknya orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupmya atau dengan kata lain menambah kemiskinan dan menjadi beban pemerintah ke depannya,” kata Nurhayati.
Selain menanggapi situasi saat ini, Nurhayati juga memberikan saran untuk fokus pada kemudahan investasi yang bersifat padat karya dan memberlakukan relaksasi perpajakan. Dia menekankan pentingnya mendekatkan bahan baku kepada industri, menjaga stabilitas keamanan, dan memastikan ketersediaan tenaga kerja berkualitas.
Perlu dicatat bahwa PT Hung-A Indonesia, produsen ban di Cikarang, berencana menutup seluruh operasionalnya pada Februari 2024 dan pindah ke Vietnam, berdampak pada PHK terhadap 1.500 karyawan di Indonesia. Saat ini, proses negosiasi hak-hak karyawan masih berlangsung, dengan Serikat Pekerja Logam FSPMI terlibat dalam perundingan tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
