Jakarta, Aktual.com — Kementerian Badan Usaha Milikk Negara (BUMN) menyatakan realisasi anggaran sampai dengan 30 Agustus 2015 sekitar Rp49,83 miliar atau hanya baru mencapai 33,7 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp148,07 miliar.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Primus Yustisio pun geram dan menilai telah terjadi kesalahan dalam manajemen Kementerian BUMN.
“Serapan anggaran 33,7 persen sampai Agustus, dibanding tahun lalu itu sampai 78 persen. Artinya ada yang salah dengan BUMN, tapi saya tidak boleh keras-keras sekarang karena partai kami sudah menjadi bagian dari Pemerintah sekarang,” kata Primus di Jakarta, ditulis Jumat (4/9).
Terlebih, kata dia, kinerja perusahaan BUMN juga belum maksimal meski sudah banyak perusahaan BUMN yang menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Dari 119 BUMN yang ada sebagian besar BUMN dhuafa yang bisa meminta-minta. Kalau dibandingkan dengan periode yang lalu, PMN tidak dengan mudah, prosesnya panjang, dan sekarang APBN-P 2015 itu luar biasa besar. Walaupun banyak yang belum dicairkan,” ungkap dia.
Maka dari itu, sambung Primus, sebaiknya perusahaan yang telah menerima PMN agar dievaluasi kembali oleh pihak Kementerian dan tidak serta merta disuntik modal kembali.
“Saya berharap biarlah yang dicairkan dilihat dulu hasilnya jangan yang mendapat dia minta lagi. Kita belum lihat dan uji. (BUMN) menjalankan perusahaan dengan baik atau tidak,” terangnya.
“Saya lihat, dengan kacamata berbeda kalau perusahaan BUMN merugi, ini kontribusi Kementerian BUMN. Tapi saya harus fair, mungkin anggaran tidak cukup untuk membina begitu banyaknya (BUMN),” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
