Selain itu, karena jasa survei kuantitas/kualitas menjadi bagian dari jaringan jasa survei internasional, sehingga mendorong agar hasil survei lebih mudah diterima dan dipercaya di negara tujuan ekspor.
Senada Dekan Fakultas Ekonomi dan Pembangunan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Rizal Yaya menyatakan relaksasi DNI bukanlah sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan UKM maupun BUMN.
Ia mengingatkan bahwa jenis bisnis yang masuk dalam program relaksasi tersebut adalah jenis bisnis yang tidak memerlukan investasi besar dan teknologi yang rumit, misalnya warung internet dan industri pengupasan umbi-umbian. Bahkan industri sudah identik dengan lahan bisnis masyarakat Indonesia.
“Jika ini mau dikembangkan, yang diperlukan adalah pemberdayaan berupa kemudahan kredit, pengenalan teknologi baru dan pengembangan pasar. Beberapa jenis bisnis seperti industri percetakan kain dan industri kayu veneer sangat mungkin didorong untuk akses pasar luar negeri jika dapat ditingkatkan kualitasnya,” jelasnya.
Yaya berpendapat bahwa kekhawatiran masyarakat dengan terpinggirkannya usaha mereka oleh asing dengan adanya kebijakan relaksasi DNI ini sangat beralasan.
Artikel ini ditulis oleh:
