Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem Kurtubi mendukung target pemerintah mencapai swasembada produksi kilang BBM dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri pada 2025.
Menurut dia, di Jakarta, Selasa (5/5), pemerintah harus mempercepat proyek-proyek kilang pengolahan untuk menuju swasembada produksi BBM, karena semakin lama ketergantungan impor bakal semakin besar. “Ketergantungan impor BBM ini membahayakan ketahanan energi kita,” katanya.
Menurut dia, proyek seperti “residual fluid catalytic cracking” (RFCC) di kilang Cilacap, Jateng, harus diperbanyak dan dipercepat, sehingga bisa mengurangi impor BBM.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, RFCC Cilacap yang dibangun PT Pertamina (Persero) akan mulai beroperasi pada Juni 2015. “Proyek ini merupakan tahapan menuju kedaulatan energi karena mengurangi impor BBM,” katanya.
RFCC Kilang Cilacap berkapasitas 62.000 barel per hari dengan produksi antara lain dua juta kiloliter bensin per tahun, elpiji 352 ribu ton per tahun, dan propilen 142 ribu ton per tahun.
Unit RFCC itu juga meningkatkan kapasitas pencampuran bensin oktan 92, mengurangi impor komponen bahan bakar oktan tinggi (impor high octane mogas component/HOMC), dan meningkatkan marjin kilang.
Kurtubi mengusulkan, lokasi pembangunan kilang baru ditetapkan secara menyebar di seluruh Indonesia. “Kilang baru bisa dibangun di NTB, Sulawesi, dan Jatim,” ujarnya.
Menurut dia, dengan lokasi kilang yang menyebar, maka jangkauan distribusi ke konsumen semakin pendek, sehingga makin efisien.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhy juga mengatakan, pembangunan kilang BBM tidak boleh tertunda lagi. “Proyek kilang tidak bisa ditawar lagi. Bisa dibangun Pertamina sendiri, bersama mitra, atau dibangun dengan dana APBN, karena ini demi ketahanan energi,” katanya.
Menurut dia, proyek kilang juga bakal menghilangkan mafia impor BBM. Oleh karena itu, Fahmi meminta Menteri Keuangan memberikan insentif yang diminta investor, sehingga pembangunan kilang terealisasi. “Saya kira insentif yang diminta investor seperti ‘tax holiday’ atau ‘off taker’ merupakan hal yang wajar, sehingga sebaiknya diberikan saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah berencana membangun empat kilang baru berkapasitas masing-masing 300.000 atau total 1,2 juta barel per hari dalam 10 tahun ke depan untuk mencapai target swasembada BBM pada 2025.
Rencananya, proyek kilang itu akan dibangun secara khusus seperti program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di antaranya proses pengadaan melalui penunjukan langsung.
Wiratmaja mengatakan, skema pengadaan kilang yang paling memungkinkan dan cepat dilakukan adalah melalui penugasan pemerintah ke Pertamina dan selanjutnya Pertamina mencari mitra.
Selain membangun kilang baru, program swasembada BBM tersebut juga dengan merevitalisasi empat kilang Pertamina yakni Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai dengan target penambahan produksi BBM sekitar 800 ribu barel per hari.
Dengan demikian, melalui pembangunan dan revitalisasi delapan kilang tersebut, didapat tambahan produksi BBM sekitar dua juta barel per hari.
Kalau ditambah produksi BBM dari kilang dalam negeri yang dimiliki Pertamina saat ini sekitar 800 ribu barel BBM per hari, maka total produksi 2025 diharapkan mencapai 2,8 juta barel per hari.
Sementara, dengan asumsi pertumbuhan empat persen per tahun, maka konsumsi BBM dalam negeri pada 2025 diperkirakan 2,5 – 2,6 juta barel per hari atau meningkat dibandingkan 2015 sebesar 1,5 juta barel per hari.
Dengan demikian, proyek delapan kilang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri pada 2025 atau sudah mencapai swasembada BBM.
Artikel ini ditulis oleh:
