Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa pemerintah harus mereview kembali terkait pasokan gas elpiji bagi masyarakat. Pasalnya, ketersediaan menjadi hal mutlak yang harus dijamin oleh pemerintah.
“Permasalahannya adalah kebijakan untuk mengelola atau memasok elpiji ke masyarakat harus dipikirkan kembali,” kata Kardaya di Jakarta, Senin (23/3).
Menurutnya, availability harus menjadi hal utama ketika berbicara mengenai elpiji khususnya yang berukuran 3 kg atau sering disebut elpiji melon. Sementara, soal harga dan keamanan itu nomor dua. “Ketersediaan harus ada, kalau terjadi kelangkaan akan terjadi keributan,” ujar dia.
Kardaya menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan penyesuaian harga. Dikatakannya, hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keekonomian harus di review kembali.
“Misalnya penetapan harga elpiji 3 kg yang lebih murah dibandingkan elpiji 12 kg. Pihaknya meyakini bahwa packaging barang yang lebih kecil seharusnya lebih mahal. Kalau beli telur, cost pack yang isi 10 dengan 100 mahalan yang 10, ini kok di elpiji terbalik, elpiji 3 kg lebih murah, padahal cost 12 kg lebih murah,” jelasnya.
Kedua, sambung dia, penetapan harga gas 3 kg dan 12 kg harus disesuaikan sehingga jangan sampai menguntungkan Pertamina tapi merugikan pemerintah atau sebaliknya.
“Kebijakan 3 kg jangan berdiri sendiri, yang 3 sama 12 itu barangnya sama, jadi pemerintah harus buat kebijakan yang sudah pertimbangkan semuanya,” tutup dia.
Artikel ini ditulis oleh:
