Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama Paslon Capres - Cawapres no urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Paslon Capres - Cawapres no urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebelum debat penyampaian visi misi saat acara debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). debat pertama dua calon presiden dan calon wakil presiden ini memaparkan visi dan misinya tentang isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Bahan Bakar Minyak Satu Harga akan menjadi ‘bola panas’ sekaligus salah satu penentu keunggulan elektabilitas dalam debat calon presiden tahap dua pada Minggu (17/2).

Gus mengatakan calon petahana Joko Widodo-Maaruf Amin pasti akan memamerkan kebijakan BBM satu harga sebagai keberhasilan pemerintahan di bidang energi saat ini.

Padahal, kata Gus, argumentasi mengenai keberhasilan kebijakan BBM satu harga itu akan dengan mudah dipatahkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Kebijakan BBM satu harga belum efektif dirasakan di seluruh masyarakat. Kebijakan satu harga itu lebih di tingkat penyalur, tapi tidak di tingkat pengecer di daerah-daerah tetap naik signifikan,” ujar dia saat dihubungi wartawan, Senin (11/2).

Pemerintah, kata Gus, perlu lebih rinci menjelaskan keadaan dan hasil sebenarnya dari pelaksanaan kebijakan BBM satu harga tersebut. Hal itu terkait jumlah lembaga penyalur BBM satu harga yang sangat tidak memadai.

Saat ini menurut Gus, jumlah lembaga penyalur BBM satu harga baru sekitar 130 unit. Jumlah itu, sangat tidak memadai dibandingkan dengan 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: