Jakarta, Aktual.com — Wacana relaksasi ekspor mineral mentah yang sempat dihembuskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tuai kritik banyak pihak. Bahkan, Menteri Sudirmanpun mengkoreksi pernyataannya tersebut dengan mengatakan bahwa revisi UU Minerba malah untuk memperkuat industri minerba.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali menegaskan bahwa DPR tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi minerba. Syaikhul malah mendesak agar Menteri ESDM membantu percepatan pembangunan smelter
“Sebaiknya Menteri ESDM cari solusi agar smelter yang mangkrak segera selesai dan bisa menyerap hasil tambang. Hilirisasi harus terus jalan. Smelter harus jadi, pemerintah harus ambil inisiatif,” kata Syaikhul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (3/3).
Politisi PKB itu pun mengkritik kebijakan Menteri ESDM yang cenderung membela Freeport. Menurut Syaikhul, terdapat 72 smelter yang akan dibangun sampai 2017. Dimana sebagian besar kemajuannya masih dibawah 50 persen, termasuk smelter milik PT Freeport Indonesia.
“Jangan hanya cari solusi untuk Freeport saja, di luar sana ada puluhan ribu orang tidak bekerja dan ratusan triliun uang tidak berputar akibat belum merampungkan pembangunan smelter,” ujar aktifis GP Anshor itu,
Syaikhul minta Menteri ESDM untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pertambangan yang belum membangun smelter.
“Menteri ESDM beri sanksi tegas ke perusahaan tambang yang belum bangun smelter. Bukan malah memberikan keringanan ke perusahaan tertentu yang tidak jelas progresnya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
