Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menegaskan bahwa keberadaan fatwa majelis ulama Islam (MUI) justru sebagai penjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hal itu ditegaskan Sodik menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa fatwa MUI kini menjadi ancaman kebhinekaan bangsa.
“Fatwa-fatwa MUI dalam sistem hukum dan dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia sebagai upaya menjaga Pancasila ,UUD’45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Sodik, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/1).
Ia perpandangan, Kapolri seharusnya bukan memposisikan diri untuk bertentangan dengan menyudutkan MUI atau umat agama, melainkan dapat bersinergi bila melihat adanya upaya kekhawatiran terhadap kondisi bangsa saat ini.
Masih dikatakan Politikus Gerindra itu, Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara Pancasila yang mengakui keberadaan agama dan umat beragama, bahkan beberapa urusan seperti haji pun ditangani negara.
“MUI sudah puluhan tahun berada di Indonesia sebagai lembaga yang diinisiasi pemerintah dan bekerjsama dengan pemerintah,”
“Dengan sejarah kedudukan dan fungsi seperti itu maka yang harus dilakukan Kapolri bukan pernyataan yang menyudutkan MUI atau ummat, tapi memperbanyak musyawarah dan silaturahmi dengan tukar fikiran bersama MUI dan tokoh agama merumuskan dan memformulakan dengan cerdas dan bijak,” tandas anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat I itu.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
