Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menilai Kementrian Agama (Kemenag) asal-asalan mengelola dalam Pendidikan Islam bahkan terbilang sangat mengkhawatirkan.
Pasalnya, para pejabat Kemenag mulai dari Sekjend sampai Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tidak memiliki komitmen bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam.
Menurutnya, banyak saran dan masukan DPR yang tidak didengar. Hal itu juga menjadi temuan pokok oleh panja pendidikan Islam yang dibentuk oleh komisi VIII sejak 15 Agustus lalu.
“Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan mereka membuat RKA/KL. Padahal, RKA/KL itu adalah potret sesungguhnya apa yang akan dikerjakan di tahun depan,” ujar Khatibul Umam di Jakarta, Kamis (8/10).
Umam mengungkapkan, ketidakmampuan dirjen Pendis dan sekjend Kemenag dalam mengurus pendidikan Islam, terbukti nyata pada rapat konsinyering komisi VIII yang terpaksa dihentikan karena tidak bisa menyajikan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).
Padahal, kata Khatibul, dalam rapat kerja sebelumnya juga sudah pernah ditutup tanpa kesimpulan akibat tidak adanya rincian kegiatan yang diminta komisi VIII.
“Ada kesan bahwa program kerja ditutup-tutupi. Tidak jelas apa alasannya sehingga mereka menutup itu bahkan ke DPR yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran,” cetusnya
Lebih lanjut, Khatibul mengatakan memang pasca putusan MK bahwa DPR tidak lagi membahas di satuan tiga/program kerja, namun putusan itu bukan berarti DPR tidak boleh mengetahui apa saja yang akan dikerjakan selama setahun kedepan.
“Cara kerja pejabat Kemenag ini menunjukkan sikap kontra-konstitusional,” tegasnya
Terkait hal tersebut, Khatibul meminta Menteri Agama mengganti atau setidaknya memberi peringatan keras kepada anak buahnya untuk bekerja secara benar dalam pembahasan RKA/KL.
“Jargon madrasah lebih baik, tidak tercermin dalam kerja para pejabat Kemenag,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
