Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, angkat bicara terkait dengan penundaan kick off kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, menyayangkan atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, yang menunda penyelenggaraan kompetisi kasta tertinggi di Tanah Air itu.
Diungkapkan Ridwan Hisjam, yang merupakan politisi Partai Golkar, alasan Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), yang menunda penyelenggaraan ISL karena pemain dan klub tidak membayar pajak, dinilai RH, sapaannya, itu salah tempat.
“Masalah Liga ISL dan pajak, tidak boleh dicampur adukan, karena beda jalurnya,” kata RH dalam siaran persnya yang diterima Aktual.co di Jakarta, Minggu (22/2).
Oleh sebab itu, RH meminta kepada Menpora dan BOPI, tidak mencampur adukkan masalah olahraga dengan masalah ekonomi. Karena pajak itu, jelas RH, penyelesaiannya oleh kantor pajak dan ada aturan mainnya.
“Apabila ada PT yang menunggak pajak, bukan berarti usahanya tidak boleh berjalan, PT tersebut akan berhenti usahanya apabila sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Jadi Pemerintah harus bijaksana melihat masalah perusahaan-perusahaan klub sepakbola yang belum membayar pajak, karena pertandingan sepakbola ISL itu merupakan usaha dari perusahaan klub,” jelasnya.
Selain RH, anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, juga memberikan kritikannya terhadap keputusan Menpora dan BOPI itu.
“Penundaan kick off ISL oleh BOPI dan Menpora tentu akan memberi dampak serius terhadap masa depan sepak bola nasional kita. Bayang-bayang ancaman sanksi oleh FIFA telah di depan mata,” katanya.
Menurut dia, keputusan Menpora ini tentu tidak sesuai kesepakatan dalam Raker di Komisi X pada 5 Februari 2015 lalu.
“Saya bisa menangkap itikad baik dari pemerintah terkait persyaratan yang diajukan. Hanya saja, Menpora lupa dengan dalil ushul fiqh yang selama ini menjadi pegangan beliau, “mendahulukan pencegahan kerusakan harus diutamakan daripada membangun kemaslahatan” (Dar’ul mafasid muqoddamun ‘Ala aljalbil mashalih),” katanya.
Dia menilai, keputusan itu kurang bijak. “Atas dasar itulah, saya mendesak agar Menpora dan BOPI mencabut larangan kick off ISL tersebut. Langkah ini semata-mata untuk menghindari pembekuan PSSI oleh FIFA. Sembari terus membangun dialog terkait reformasi PSSI yang didengungkan oleh Menpora,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
