Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk salah satunya membahas keinginan penambahan anggaran kementerian menjadi lebih dari Rp20 triliun pada Rabu (30/10).
Rencana semula, kata dia, Natalius Pigai diundang untuk menghadiri rapat kerja pada Senin ini, tetapi ada perubahan jadwal. Adapun agenda utamanya, yakni perkenalan kementerian dengan komisi yang menjadi mitra serta membahas rencana kerja ke depan.
“Rabu itu siang kalau nggak salah,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10).
Selain itu, menurutnya rapat kerja bersama mitra-mitra komisi tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas legislasi. Dia mengatakan Komisi XIII DPR RI bakal membahas rancangan undang-undang yang bakal menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Terkait permintaan anggaran besar itu, Willy menilai bahwa HAM mencakup berbagai urusan secara luas. Namun, dia mengaku bakal mendalami permintaan anggaran itu karena Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti soal prioritas alokasi anggaran.
“Makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM, HAM kan menjadi fundamental right, cuma sekarang ada kementerian tersendiri,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
