Komite Etik Didesak Selidiki Bocornya Rencana OTT Damayanti

Jakarta, Aktual.com –

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pembocor rencana operasi tangkap tangan terhadap anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti.

Dalam sidang untuk terdakwa Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan Kementerian PUPR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/7), Damayanti mengungkap bocornya rencana OTT KPK dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Baca: Sekjen PDIP Beritahu Damayanti Sudah Diincar KPK).

Kata dia, Hasto memberitahukan rencana OTT KPK kepada dirinya pada saat Rakernas PDIP di JIEXPO Kemayoran, 10-12 Januari 2016, atau beberapa saat sebelum OTT dilakukan KPK.

“Komite Etik KPK harus menyelidiki bocornya informasi OTT Damayanti ke Hasto. Apa yang disampaikan Damayanti itu kan dari Berita Acara Pemeriksaan, tidak perlu diragukan, Komite Etik KPK harus mengusutnya,” tegas Andre, Senin(1/8).

Menurutnya, bocornya informasi rencana OTT menunjukkan bahwa lembaga anti rasuah pimpinan Agus Rahardjo tidak independen dan bisa diintervensi oleh partai penguasa. Kecurigaan masyarakat selama ini dengan bocornya rencana OTT KPK seperti mendapatkan pembuktian.

Andre menyinggung bagaimana penanganan KPK dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan pembelian lahan di Cengkareng.

“Bagaimana mungkin rencana OTT diketahui oleh orang lain? Ini harus diusut tuntas, apalagi publik sejak awal curiga ada yang tidak beres dalam penanganan kasus Sumber Waras dan reklamasi,” jelas dia.

Jika tidak diusut tuntas, ia mengingatkan marwah KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi akan benar-benar terdegradasi menjadi Komisi Perlindungan Korupsi. Pelindung koruptor ini sebelumnya ramai dibicarakan setelah insiden salah tulis dari Kemendagri kepada KPK.

“Kalau tidak clear soal bocornya OTT Damayanti, berarti benar bahwa KPK bisa diintervensi partai pemerintah, benar bahwa KPK sekarang bisa disetir pemerintah untuk melindungi pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak KPK sendiri tak mau menanggapi serius pernyataan tersebut. (Selengkapnya: KPK Tanggapi Dingin Pengakuan Damayanti Soal Kebocoran Informasi OTT).

Laporan: Soemitro

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby