Jakarta, Aktual.co — Penundaan kompetisi Liga Super Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi terus menuai protes. Keputusan itu membuat PSSI, PT Liga Indonesia, dan perserta 18 klub ISL pun menyambangi parlemen di Senayan.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menerima kunjungan perwakilan PSSI itu mengatakan, seharusnya seorang menteri tidak perlu sibuk mengurusi, bahkan sampai menunda kompetisi itu.
“Disinikan sebenarnya tidak ada uang negara, jadi sebetulnya menteri tidak perlu sibuk mengurus hal ini (kompetisi ISL), bahkan sampai menunda. Ini kan kegiatan legal, karena ada PT dan bisnis,” kata Fahri dalam pertemuannya, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (23/2).
Dikatakan Fahri, sebagai tugas pemerintah hanya sebagai regulator, sehingga pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dengan melakukan penundaan tersebut.
“Kalau soal izin hanya polisi yang bisa memberikan izin, bukan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Sebaiknya BOPI fokus kepada regulasi yang sifatnya preventif,” tegas politisi PKS itu.
“BOPI jangan membuat keputusan jalannya kompetisi, lagipula ini tidak ada komplain dari publik. BOPI ini kan cuma keputusan menteri, jadi mereka tidak bisa mengintervensi kepolisian apalagi polisi dibentuk berdasarkan undang-undang,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan aktual.co, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menjelaskan bahwa keputusannya menunda Liga Super Indonesia untuk memastikan roda kompetisi itu bisa berjalan baik dan sesuai dengan aturan.
“Ya harus ditunda, karena berkaitan dengan prinsip yang harus dipatuhi semua pihak baik klub dan PT Liga Indonesia, seperti NPWP, kontrak pemain, status pemain asing, dan sebagainya itu,” kata Imam Nahrawi saat menghadiri rapat kerja Fraksi PKB DPR RI di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/2).
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
