Jakarta, Aktual.com – Kepala negara harus bertindak kongkrit dan sistematis untuk melakukan reformasi birokrasi dan penataan sumberdaya manusia pada setiap lembaga pemerintahan, tindakan ini mendesak harus dilakukan karena praktek pungutan liar (Pungli) telah terjadi pada hampir semua institusi pemerintahan tak terkecuali pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
Menurut keterangan Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonatan Handoyo bahwa di lembaga yang sedang dipimpin oleh Bambang Gatot Ariyono itu, bercokol komplotan pungli yang sangat piawai dan memiliki posisi kuat. Sehingga para pengusaha menjadi korban dari aksi komplotan tersebut.
“Kamu bayangkan, orang yang melakukan pungli itu sudah menjadi pemain sejak empat kali pergantian Dirjen. Banyangin, orang ini kuat sekali, itu dirjennya ganti-ganti tapi dia tetap di situ, urusan izin dia, urusan surat-aurat sama dia juga,” kata Jonatan di Jakarta, Rabu (19/10).
Kemudian yang menjadi sulit terungkap jelas Jonatan, pada pengusaha yang menjadi korban tidak mau membuka suara, hal ini tentunya wajar karena para pengusaha tidak mau terlibat perkara hukum.
“Besaran punglinya bervariasi karena bergantung mereka yang menentukan. Itu ongkos perijinannya semau dia ngomong. KPK juga kesulitan medalami kasus ini, karena kalau ditanya kepada pengusaha, tentu tidak ada yang mau ngaku karena pengusaha korban pungli juga akan kena hukum kalau diusut,” ujarnya.
Oleh karenanya Jonatan telah membicarakan persoalan ini kepada salah seorang staf Menteri ESDM, Ignasius Jonan agar mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi ‘penyakit’ di Ditjen Minerba tersebut.
“Saya merekomendasikan agar semua kebijakan dari ESDM dibuat oleh tim yang langsu di bawah Menteri, karena kalau dibiarkan di Jl Supomo 10 (Ditjen Minerba), sangat berbahaya,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
