Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menegaskan negara harus memperkuat TNI karena institusi itu merupkan komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan negara yang semakin besar.
“Agar negara mampu hadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI,” kata Mahfudz di Jakarta, Senin (5/10).
Mahfudz menjelaskan, tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini, antara lain meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan.
Kedua, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya nontradisional, seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme dengan menggalang dukungan internasional.
Ketiga, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan perang proxi. Kemudian, membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan.
Politikus PKS itu menilai keempat tantangan baru itu bersamaan dengan makin beratnya tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan yurisdiksi wilayah NKRI sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim.
Selain itu, juga dalam kemampuan kontrol terhadap semua wilayah, penjagaan terhadap sumber daya alam, dan kemampuan menghadapi segala ganguan terhadap wilayah dan sumber daya alam.
“Maka, sekali lagi negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, yaitu organisasi, SDM, alutsista, serta sarana dan prasarana,” katanya.
Dukungan negara bisa ditunjukkan dengan komitmen untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu pada postur pertahanan yang dibutuhkan, terutama Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan.
“Maka, menjadi aneh jika anggaran TNI justru makin turun dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan. Begitu pula kesejahteraan prajurit TNI masih dipandang bukan prioritas. Oleh karena itu, presiden sesuai dengan amanatnya, harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI.
“Jika tidak, peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni.”
Artikel ini ditulis oleh:
