Jika ini yang terjadi, menurut dia, pimpinan DPRD Provinsi NTT telah merepresentasikan kepentingan masyarakat yang multikulturalisme ini.
Ia pun mengusulkan agar setiap partai sebaiknya saling “menguping” untuk menentukan langkah politik penentuan kandidat pimpinan dewan mendatang.
Sesuai dengan aturan bahwa partai pemenang pemilulah yang berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPRD dan didampingi oleh beberapa wakil ketua.
Untuk konteks NTT, yang akan memdapatkan porsi menjadi ketua DPRD adalah PDIP, sedangkan Golkar, NasDem, dan PKB mendapatkan porsi menjadi wakil ketua.
Persoalannya, lanjut dia, adalah siapa yang akan ditunjukan oleh masing-masing partai untuk menduduki pos sebagai ketua dan wakil ketua DPRD.
“Hal ini merupakan kewenangan partai dengan mekanisme dan persyaratan internal yang berlaku,” ujarnya.[ant]
Artikel ini ditulis oleh:
