Kompromi Politik Menjadi Indikator Jokowi Kesampingkan Kasus Pelanggaran HAM

‘Kompromi Politik Menjadi Indikator Jokowi Kesampingkan Kasus Pelanggaran HAM’

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani mengatakan, keseriusan pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengungkap sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dinilai semakin memburuk.

“Kita bisa bayangkan seperti kasus penembakan Semanggi I dan II. Anaknya jelas-jelas ditembak oleh aparat keamanan pada saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa berekonsiliasi dengan institusi negara, sampai hari ini saja tidak mengakui dan tidak diungkap kebenarannya,” kata Yati di Jakarta, Selasa (24/10).

Menurutnya, pengungkapan kasus pelanggaran HAM bukan hanya sebagai bukti dari janji politiknya pada saat pilpres, tapi juga menunjukan bahwa ia seorang negarawan.

“Kita uji apakah Jokowi seorang negarawan ataukah seorang petugas partai. Kalau dia petugas partai, ya akan terus seperti ini, tidak akan pernah berani mengambil satu tindakan-tindakan konfrontatif yang sebetulnya adalah kewenangan dia untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Selain itu, Yati juga menerangkan, bahwa dalam pengungkapan kasus tersebut Jokowi hanya perlu membuat Keppres untuk membentuk tim pencari fakta tanpa perlu menunggu hasil dari Mahkamah Agung.

“Presiden membentuk tim pencarian korban penghilangan paksa, memberikan rehabilitasi kepada para korban. Artinya itu kan ngga perlu nunggu hasil proses penyidikan Jaksa Agung, dia sudah bisa mengeluarkan Keppres itu,” jelasnya.

“yang jadi pertanyaan kan kenapa (Jokowi-red) ngga berani,” tambahnya.

Yati meyakini, bahwa lobi-lobi politik menjadi salah satu indikator yang membuat Jokowi mengesampingkan janji politiknya.

“Bukan jangan-jangan sih, kami sudah yakin memang ini karena Jokowi terus mencari kompromi-kompromi politik,” ungkapnya.

“Diawal ia memberikan harapan, independen dan lain-lain, tapi semakin kesini semakin banyak kompromi politik yang dilakukan. Kompromi-kompromi politik inilah yang akhirnya juga membuat isu hak asasi manusia, penyimpangan berat masa lalu kalau saya bilang tadi memburuk, bahkan semakin terpinggirkan. Dan dia hanya menggantinya dengan isu-isu populis,” tutupnya.

Berikut cuplikannya:

Reporter: Warnoto