“Jadi, biaya besar untuk memindahkan ibukota itu tidak “equity-effective” dibandingkan dengan banyak proyek infrastruktur yang perlu dibangun di luar Jawa untuk pemerataan,” kata Emil.
Sejauh ini, kata dia, dalam APBN 2017 pagu belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp763,5 trilliun. Untuk itu, angka tersebut harus diprioritaskan untuk membangun infrastruktur serta pendidikan/kesehatan yang lebih besar.
Jadi, kata dia, pemerintah perlu melakukan prioritas ketat. Terlebih kondisi saat ini masih terjadi pelemahan ekonomi. Dan di beberapa sektor juga terjadi perlambatan.
“Seperti kabar di industri tekstil yang tak menggembirakan. Ternyata banyak pabrik pemintalan mulai ditutup. Ini perlu langkah tindak segera (dari pemerintah) untuk menganggulanginya,” tutup Emil.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
