Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar serius melakukan langkah mitigasi terhadap dampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi mengganggu pasokan energi Indonesia.
Menurut Rivqy, meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah menjadi ujian nyata bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas.
“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” ujar Rivqy Minggu (29/3/2026).
Politikus PKB ini menilai, ketergantungan terhadap impor energi dari kawasan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global, terutama jika jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz terdampak kebijakan pembatasan.
“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.
Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah bersama Pertamina yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.
“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurutnya, optimalisasi potensi energi dalam negeri, baik minyak dan gas maupun energi baru terbarukan, menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam merespons situasi geopolitik global yang dinamis agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.
“Pemerintah harus cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena sektor energi sangat berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Rivqy mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan BUMN dalam memperkuat ketahanan energi nasional, baik melalui diversifikasi pasokan, efisiensi distribusi, maupun percepatan pengembangan energi domestik.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
