Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah segera mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Desakan itu merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara serta tertahannya jemaah di sejumlah bandara transit.
Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik. Ia menyoroti kondisi jemaah yang nasibnya belum pasti akibat terganggunya jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute kepulangan ke Tanah Air.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan pelindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan diperkuat. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pendataan jemaah terdampak, pengalihan rute penerbangan, hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah di negara transit.
“Kami meminta langkah mitigasi cepat, termasuk skema pemulangan yang aman ketika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegasnya.
Selain itu, Maman menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu guna mencegah kepanikan keluarga di Indonesia. Ia meminta pemerintah aktif memberikan pembaruan berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi yang tidak valid.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI,” katanya.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI dipastikan dalam kondisi aman.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
