Jakarta, Aktual.com — Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mendesak Pemerintah turun tangan untuk mengatasi konflik antara PT Pelindo II dengan SP JICT terkait perpanjangan konsesi pelabuhan itu dengan Hutchison Port Holdings (HPH).
“Kami mendesak pemerintah turun tangan karena suasana kerja makin tidak kondusif,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja JICT Nova Hakim saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/10).
Nova menegaskan, pihaknya tetap bertekad bulat menolak perpanjangan konsesi dengan HPH hingga 2039 karena dari sudut apa pun tetap lebih menguntungkan jika dikelola sendiri.
“Sudah ada transfer teknologi. Kami mampu. Secara finansial lebih untung Rp30 triliun jika dikelola sendiri dan sesuai dengan semangat kemandirian nasional, serta sesuai dengan Nawa Cita dan Tri Sakti program pemerintahan Jokowi-JK,” kata Nova.
Ia juga menyebut, Komisi VI DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SP JICT juga mendukung semangat kemandirian nasional itu.
“Menhub pun setuju jika JICT sebaiknya dikelola sendiri,” katanya.
Sebelumnya, SP JICT mengaku heran dengan kedatangan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino pada Minggu (11/10) pagi hingga pukul 14.30 WIB ke JICT yang didampingi ratusan personil keamanan dari kesatuan tertentu.
Mereka kemudian mencopot spanduk dan poster berisi tulisan penolakan perpanjangan konsesi JICT dengan Hutchison.
Nova pun berpendapat seolah Lino ingin unjuk kekuatan dan hingga sampai saat ini ada ratusan pekerja sudah diberikan surat peringatan dan mutasi ke departemen yang baru dibuat oleh manajemen JICT.
“Kondisi kerja di JICT sudah tidak kondusif dan ini berdampak kepada kinerja terminal. Karenanya, sudah selayaknya pemerintah menyoroti kebijakan RJ Lino,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
