Jakarta, Aktual.co — Konflik internal Partai Golkar perlu diselesaikan melalui proses politik, selain proses hukum.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, Senin (6/4). Menurutnya, konflik internal Golkar sudah berpotensi menurunkan kinerja kader di legislatif.
“Jika Fraksi Partai Golkar di DPR RI dan DPRD terganggu karena adanya konflik kepengurusan, maka pada tingkat tertentu dapat berakibat pada menurunnya kinerja lembaga legislatif,” kata Said.
Said menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan DPR ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna laoly, maka DPR bisa merekomendasikan ke presiden untuk mencabut SK menkumham.
Sebelumnya, PTUN mengeluarkan putusan sela terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar dari menkumham.
Artikel ini ditulis oleh:
