Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi Nugroho Wienarto mengatakan konflik kepentingan dapat menjadi hambatan kerja sama antara negara Asia Afrika.
“Meski Konferensi Asia Afrika memiliki potensi manfaat yang besar ada sejumlah tantangan terkait penguatan kerjasama ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lainnya yang terlibat di dalam KAA, seperti konflik kepentingan dalam bidang ekspor produk manufaktur,” kata Nugroho di Jakarta, Rabu (22/4).
Dia mengatakan di Benua Asia, Indonesia mengalami persaingan ketat di dalam bidang ekspor produk manufaktur, khususnya produk padat karya seperti tekstil dan garmen dengan negara-negara seperti Bangladesh, Tiongkok, India dan Vietnam.
Menurut data yang diolah oleh Professor Emeritus Gustav Papanek bidang Ekonomi dari Universitas Boston yang juga Penasihat Senior Transformasi, laju pertumbuhan ekspor tekstil dan garmen di Indonesia hanya naik 1 persen antara tahun 2012 hingga 2013, sedangkan keempat negara tersebut berhasil bertumbuh sebesar 6 persen.
Selain negara-negara di Asia, Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara di Afrika, di mana sektor manufaktur telah bertumbuh dengan sangat pesat. Pertumbuhan sektor manufaktur dalam PDB di bagian sub-Sahara Afrika telah mencapai 10 hingga 14 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Ethiopia, salah satu negara sub-Sahara Afrika yang telah menyepakati kerja sama dengan Indonesia, kerap disamakan dengan Tiongkok 30 tahun silam, dengan jumlah angkatan kerja yang besar dan upah yang relatif rendah.
Negara-negara Afrika lainnya, seperti Kenya, Lesotho, Rwanda, Senegal dan Tanzania, dikabarkan juga turut mengincar 80 juta pekerjaan manufaktur yang diprediksi akan berpindah keluar dari Tiongkok. “Mayoritas anggota KAA adalah negara-negara berkembang, sehingga dalam bidang ekspor, mereka pun mengincar pangsa pasar yang sama, yaitu Amerika Serikat serta Eropa. Dari situ ada kemungkinan timbulnya konflik kepentingan,” kata Nugroho.
Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik Transformasi merupakan wadah sekaligus jaringan bagi para pembuat kebijakan, cendekiawan dan masyarakat umum untuk mengkaji berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Transformasi dibentuk dan dikelola sebagai jaringan lembaga dalam maupun luar negeri yang berkomitmen mengupayakan pembuatan dan penerapan kebijakan berdasar fakta dengan mencari dan menetapkan jalan keluar permasalahan yang dihadapi, serta memantau dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah tersebut bersama-sama.
Transformasi mendasari langkah inovasi kebijakan di Indonesia demi menemukan solusi pragmatis dan teruji untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosial Paradigma baru dalam inovasi kebijakan publik dapat memberikan sebuah paradigma baru demi perubahan nyata di Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
