Medan, Aktual.co — Pengamat sosial politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan terkait konflik terbuka antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.
Selain presiden, Dewan Perwakilan Rakyat juga diminta untuk menyelidiki persoalan yang sudah mengemuka ke ranah publik ini.
“Presiden turut terlibat termasuk DPR dan sama-sama mempelototi persoalan ini, karena akan terang benderang dan masyarakat akan memiliki penilaian jernih soal ini,” kata dadang kepada Aktual.co, Jumat (23/1).
Dia menilai, penangkapan pimpinan KPK Bambang Widjajanto oleh pihak kepolisian berkaitan erat dengan konflik yang memanas antara kedua institusi itu.
“Saya kira pasti ada kaitan karena kita melihat dalam tiga hari ini dan termasuk konpers Hasto Kristianto semalam itu menegaskan adanya perseteruan yang serius antara pemerintah, institusi Polri dan KPK,” ujarnya.
Konflik itu bermula ditundanya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menyusul ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh KPK.
“Ditambah, Hasto mengatakan bahwa lebih banyak motif politik di kepala Abraham Samad ketimbang motif hukum. Jadi Kalau hari ini polisi menangkap Bambang, tidak sulit mengatakan ada hubungan antara yang selama ini terjadi di institusi polri dengan penetapan Budi sebagai tersangka dan penangkapan Bambang.”
Artikel ini ditulis oleh:
