Jakarta, Aktual.com – Konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dengan PT Karta Citra Nusantara (KCN) hingga saat ini masih terus berlangsung. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk turun tangan atas konflik internal dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.
Yustian Ismail salah satu pendiri KBN mengatakan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini untuk membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan impor, untuk itu Presiden Jokowi harus turun tangan karena dimana keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim.
“Pelabuhan Marunda ini akan mendukung program pemerintah, apalagi saat ini Pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan poros maritim dan meningkatkan ekspor dan impor,” katanya, Rabu (3/7).
Dikatakan Yustian bahwa dengan keberadaan Pelabuhan Marunda dapat menopang Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki pelayanan berbeda. Sebab, Pelabuhan Marunda melayani muatan curah seperti komoditas cair, batu bara dan lainnya. Sedangkan, kegiatan pelabuhan di Tanjung Priok konsentrasi terhadap kontainer.
“Kalau sekarang sudah ada pelabuhan yang dibangun KCN, harusnya KBN kembali ke fungsi awalnya sebagai penyedia dan penyewa kawasan berikat yang didukung oleh Pelabuhan Marunda, sehingga kegiatan ekspor-impor bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Yustian sedikit menceritakan saat itu fungsi KBN cuma sebagai tempat untuk menyediakan dan menyewakan lahan, namun KBN tidak punya keahlian tentang pelabuhan sehingga belum ada hubungan kerja sama antara KBN dengan KCN untuk membangun Pelabuhan Marunda.
Artikel ini ditulis oleh:
