Jakarta, Aktual.com — Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan yang membuka lahan baru dengan cara membakar lahan dalam mengurangi biaya (cost).
Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Riset KontraS, Puri Kencana Putri, S.Sos, MA, mengatakan , bahwa, ada banyak perusahaan yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
“Ada banyak sebenarnya, tetapi kemudian ini terkait dengan perusahaan-perusahaan transnasional termasuk juga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan perlindungan dari aktor-aktor negara atau kelompok elit keamanan yang mendapatkan akses dari investasi,” terang Puri, kepada Aktual.com, di Kantor KonstraS, Jakarta, Senin (9/11).
Untuk mencegah kasus kebakaran hutan, menurut Puri, yaitu Pemerintah RI (Presiden Joko Widodo) harus komitmen untuk mengusut secara tuntas dengan mengusung semangat transparansi.
Sekaligus menggunakan berbagai instrumen hukum dan harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak asasi manusia (HAM).
“Terutama dalam hal ini adalah Komnas HAM harus lebih proaktif, progresif untuk memberikan catatan-catatan publik sejauhmana negara harus bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
