Jakarta, Aktual.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik keras wacana pemberian gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto di Munaslub Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu.
Di mana Golkar anggap Soeharto layak diberi gelar pahlawan atas jasa-jasanya selama berkuasa 32 tahun di masa Orde Baru. “Tak ada alasan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, jasa yang mana? Jasanya tercela, kita punya banyak catatannya,” ujar Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Yati Andriyani di Jakarta, Selasa (24/5).
Yati menilai, usulan itu sebagai upaya membangkitkan kembali Orde Baru yang telah tumbang 18 tahun lalu. Bahkan dia menilai usulan itu melecehkan ribuan orang yang telah dihilangkan paksa, dibunuh karena dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan Orde Baru.
Diingatkan dia, rakyat Indonesia jangan melupakan kekejaman di masa Orde Baru sepanjang 32 tahun. Di mana seseorang yang melontarkan kritik pun bisa hilang nyawa.
Pelecehan perjuangan reformasi
Yati juga menilai pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto sama saja dengan melecehkan perjuangan reformasi. Sebab dalam cita-cita reformasi jelas menyebutkan ‘Adili Soeharto dan kroni-kroninya, cabut dwifungsi ABRI’. “Rakyat Indonesia harus kritis akan upaya bangkitnya Orba dan militerisme,” ucap dia.
Diakui Yati, apa yang jadi kekhawatiran KontraS sudah tampak. Seperti hadirnya aparat militer TNI dalam berbagai kasus antara pemerintah dengan rakyat, seperti penggusuran. Padahal TNI dalam aturannya bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI.
Senada dengan Yati, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Feri Kusuma mengatakan jika pemberian gelar pahlawan dilakukan, itu sama saja pemerintah tidak menghargai darah dan nyawa pahlawan reformasi untuk menumbangkan rezim Orba yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika tetap ngotot beri gelar pahlawan, itu menodai semua pahlawan lainnya,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
