Jakarta, Aktual.co — Kontras juga menyorot Komnas HAM yang dinilai bersikap lamban dan minim inisiatif karena tidak secara aktif mendesak Jokowi menjadikan HAM sebagai ukuran penting dalam pemilihan anggota kabinet, serta tidak transparannya proses pemilihan.
Beragam tindakan itu, telah menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mengharuskan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum.
“Dalam prinsip penegakan hukum, keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah harus memperhatikan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM,” tegas Koordinator Kontras Haris Azhar.
Untuk itu, Kontras juga mendesak Jokowi-JK meminta masukan dari Komnas HAM serta mendengarkan suara korban pelanggaran HAM karena jika tidak sama saja menjauhkan pemenuhan keadilan oleh negara bagi korban pelanggaran HAM.
Seperti diwartakan, tertutupnya Jokowi dari proses seleksi calon anak buahnya bukan sebuah pilihan. Tantowi Yahya politisi Golkar memprediksi belum hadirnya nama-nama pasti calon menteri dianggap untuk mengakomodir deal-deal politik Jokowi-JK, sehingga besar kemungkinan Jokowi-JK masih tambal sulam kandidat.
Artikel ini ditulis oleh:
