Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan aksi saling menyalahkan antar menteri terkait dalam persoalan angkutan umum berbasis aplikasi, yang berujung unjuk rasa hingga terjadi bentrokan.
Menurut Fahri, tak ada kerjasama antara menteri Kominfo yang mengurusi aplikasi, Kemnhub yang membawahi transportasi serta dirjen pajak. Sebab, kata dia, ini adalah bisnis baru yang berhubungan dengan pajak.
“Kalau nggak ya kayak sekarang saling menyalahkan. Menhub minta app ditutup, Menkominfo bilang itu kreatifitas orang, bukan pornografi. Nah level regulasi harusnya naik ke level komunikasi kelembagaan. Baru cari jalan keluar yang bisa sama-sama menguntungkan,” tuturnya.
Terkait kejadian kemarin, Politikus PKS ini tidak mau menyalahkan Presiden Jokowi. Sebaliknya, harus berfikir untuk membantu Jokowi, karena jelas ada koordinasi yang ‘bolong’ antar kelembagaan.
Fahri menambahkan, seharusnya kementerian terkait meminta maaf kepada publik akibat lemahnya penanganan kisruh angkutan berbasis aplikasi, sehingga menyebabkan jatuhnya korban dari demonstran. Pasalnya, unjuk rasa bergelombang para sopir angkutan bukanlah hal yang mendadak. Melainkan akibat pemerintah yang lamban mengurus regulasi transportasi.
“Harusnya menteri di tv minta maaf sudah jatuh korban. Kayak gini nggak ada yang tanggung jawab. Semua kecam vandalisme tapi ini bukan kejadian tiba-tiba. Kirain udah beres koordinasi dengan kementerian teknis, ternyata tidak. Ngomong kemana-mana tapi nggak koordinasi. Ini negara, bukan pasar,” tandas Fahri.
Artikel ini ditulis oleh:
