Jakarta, Aktual.com – Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa, khususnya yang terjadi di sekitar Jakarta.
“Kami mendesak Pak Presiden juga memberikan tekanan kepada Pak Kapolri untuk mengevaluasi penanganan aksi unjuk rasa di Jabodetabek,” ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil yang juga Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur, di Jakarta, Sabtu (12/10).
Isnur menduga terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, terutama yang berlangsung di Gedung DPR RI pada 24-25 September 2019 lalu.
Kasus yang terbaru adalah yang menimpa, korban meninggal akibat unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi di dekat Gedung DPR RI.
Menurut kepolisian, Akbar meninggal karena luka yang diakibatkan terjatuh dari pagar saat mengikuti demonstrasi.
Namun pihak keluarga meragukan pernyataan tersebut setelah melihat luka-luka di sekujur tubuh Akbar yang tidak seperti bekas terjatuh.
Artikel ini ditulis oleh:
