Jakarta, Aktual.co — KORNAS dan Jaman mengungkapkan bahwa Kabinet Jokowi JK harus bersih dari korupsi, agen neolib dan pelanggar HAM.
Menurut Abdul Havid Permana Ketum KORNAS, alasan permintaan penundaan tersebut agar Presiden Joko Widodo benar-benar dapat menata susunan kabinet dan penempatan nama menteri itu dengan rapi, bersih dari koruptor, bebas dari intervensi internal maupun kepentingan asing.
“Sehingga terbentuk Kabinet yang mencerminkan semangat Trisakti,” ujarnya dalam siaran Pers yang diterima.
Sementara itu, Iwan Dwi Laksono Ketum JAMAN mengatakan penyusunan kabinet Jokowi-JK menjadi catatan tersendiri, karena menentukan nasib Bangsa dan Negara RI ke depan. 
“Harapan rakyat begitu besar ini sebagai sesuatu yang wajar karena selama pemerintahan sebelumnya Rakyat Indonesia banyak yang belum mengalami perubahan,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPK berharap Jokowi-Kalla tidak memilih menteri yang nantinya bakal bermasalah. 
Rini Soemarno yang sebelumnya dikabarkan menjabat sebagai Menteri BUMN dalam kabinet Jokowi – Jusuf Kalla. 
Rini pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi beberapa obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 
Adapun Sri Mulyani berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Century dan juga pro asing. Sri Mulyani sendiri dikabarkan menduduki Menteri EKUIN. Namun, info terbaru posisi Sri Mulyani digantikan dengan Darmin Nasution.

()