Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fadullah (kanan) memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas peningkatan kualitas pegawai negeri sipil (PNS), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/6). Dalam pertemuan tersebut Presiden berharap Korpri dan seluruh ASN (aparatur sipil negara) merubah pola pikir, dan mengubah paradigma jika saat ini sedang terjadi persaingan yang ketat antar ASN sendiri , maupun persaingan ASN dengan dengan dunia luar seperti MEA (masyarakat ekonomi Asean). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Upaya menyejahterakan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ternyata bergaung sampai daerah. Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Timur misalnya berupaya memenuhi amanat tagline sejahtera yang diusung pengurus Korpri baru pimpinan Zudan Arif Fakhrulloh. Salah satu caranya membangun perumahan pegawai negeri.

“Kami sudah membuat program perumahan PNS yang tersebar di kabupaten dan kota,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (15/11).

Menurutnya, program perumahan itu merupakan kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dia menegaskan tujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada gilirannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat setempat.

Pemikirannya sederhana saja. Jangan masyarakat Kalimantan Timur sejahtera, tetapi pegawai negeri yang melayaninya tidak. Salah satunya karena tidak memiliki rumah. Untuk itu lah program tersebut dibentuk.

Rusmadi berharap dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri, maka tagline Dewan Pengurus Korpri Nasional, profesional, netral dan sejahtera juga segera terwujud. Dampaknya adalah pelayanan masyarakat yang makin baik.

Program itu akan diselenggarakan di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Kalimatan Timur. Kerjasama Korpri dengan pemerintah Kaltim sudah direncanakan untuk 17.000 unit rumah. Rumah sebanyak itu akan dibangun 4.000 unit untuk pegawai di tingkat provinsi dan 13.000 unit rumah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Dengan demikian, setiap kabupaten atau kota akan dialokasikan pembangunan 1000 unit rumah untuk pegawai negeri.

Harapannya, program itu akan dibangun dengan teratur, layak huni, berbudaya, efisien, dapat mendukung produktivitas dan kapasitas masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Di Bali, pegawai negeri golongan rendah pun akan mudah memiliki tempat tinggal. Pemerintah Provinsi Bali menyediakan rumah susun empat lantain yang dibangun di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Pembangunannya akan selesai akhir tahun 2016 ini, dan mulai bisa digunakan awal 2017 mendatang..

Rusun itu akan menampung 90 keluarga. Pegawai negeri yang berhak atas rumah susun itu adalah mereka yang belum punya rumah. Saat ini, masih banyak pegawai negeri golongan rendah yang harus bayar sewa rumah setiap bulan di Denpasar, Bali. (adv)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS