Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta tak hanya pandai menggertak saja dalam upaya memberantas praktik korupsi di Pemerintah Provinsi DKI.
Penilaian itu disampaikan peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi saat diminta komentarnya mengenai kebijakan Ahok yang mewajibkan seluruh jajaran pejabat Pemprov DKI untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun yang dimaksudnya ‘Ahok hanya pandai menggertak’, dijelaskan Uchok yakni terkait sikap tegas mantan Bupati Belitung Timur terhadap pejabatnya yang ‘bandel’.
“Pejabat di DKI memang banyak yang ‘bandel’ dan memang harus dilaporkan. Tapi Ahok jangan cuma paksa laporkan harta kekayaan saja ke KPK. Tapi harus dilakukan lagi cek satu persatu pejabat DKI dan beri sanksi tegas kalau mau benar-benar jalan,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, Jumat (31/10).
Dijelaskannya, setelah para pejabat Pemprov DKI melaporkan harta kekayaannya ke KPK, selanjutnya mereka harusnya juga diwajibkan melapor ke Inspektorat.
“Jadi nanti inspektorat juga mencatat siapa saja misalnya kepala dinas yang sudah melapor ke KPK dan jumlah kekayaannya. Inspektorat juga harus mencatat siapa saja pejabat yang menolak melapor ke KPK. Sehingga memang ada sistem ketat yang membuat para pejabat Pemprov DKI yang bandel untuk jera,” ujar Uchok.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok meminta seluruh pejabat eselonnya maupun struktural untuk mendukung program Pemprov DKI dalam mencegah korupsi, dengan mewajibkan mereka untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
“Siapapun yang akan menjadi pejabat eselon di DKI harus membuat LHKPN, nah kita akan membuat dobel sistem buat (yang dibuat diweb), itu kalau kita klik lurah kita akan keluar LHKPN nya,” kata dia.
Dia juga berharap, satu orang dari KPK bisa ditempatkan di inspektorat DKI. Sehingga KPK bisa memonitor semua kegiatan di DKI. Untuk pengawasan bahkan juga akan melibatkan Ombudsman.
“Kita berharap tahun depan DKI itu betul-betul ada satu sistem untuk mencegah korupsi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
