Yogyakarta, Aktual.com — Kepala Departemen Advokasi dan Kebijakan Seknas KPA Indonesia Yahya Zakaria, mengungkap bahwa sarana fasilitas militer menjadi aktor terbesar penyebab konflik agraria di Indonesia.
“Konflik agraria terkait militer tidak pernah terselesaikan sampai detik ini, Kementerian Agraria tidak pernah bisa bersikap,” kata Yahya kepada Aktual di Yogyakarta, Jumat (26/8).
Tidak hanya menjadi ‘bumper’ perusahaan dalam konflik agraria, militer menurutnya juga menjadi aktor yang memiliki kepentingan langsung dalam konflik itu yang tak jarang metode kekerasan turut digunakan.
Sebagian besar konflik yang terjadi ungkapnya berupa pergeseran atau pelebaran lahan infrastruktur militer sehingga berakibat tumpang tindih klaim dengan warga di sekitar.
Sejak tahun 2009 hingga 2014, Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat infrastruktur militer telah menyebabkan 20 persen kasus dari total 472 konflik agraria yang terjadi.
Di tahun 2015, terdapat 14 konflik agraria yang melibatkan militer, disusul proyek perumahan dengan 9 kasus, gedung perkantoran 6 kasus, Ruang Terbuka Hijau 5 kasus, serta pabrik semen, jalan tol dan pariwisata masing-masing 4 kasus.
Termasuk beberapa yang lain seperti pembangunan bandara, stasiun kereta api, real estate, kantor pemerintahan, pembangkit listrik, rumah sakit.
“Artinya konflik agraria tidak hanya muncul di era Jokowi saja melainkan pengulangan dari era pemerintahan sebelumnya. Janji-janji pembenahan sektor agraria cuma ilusi saja,” kata Yahya.
Fakta ini dinilainya merupakan sebuah indikasi bahwa terdapat problem mendasar dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia yang parahnya malah melibatkan banyak aparat negara. “Militer harus mengevaluasi diri.”
Laporan: Nelson Nafis
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
