Jakarta, Aktual.co — Pertumbuhan tingkat konsumsi energi nasional selama sepuluh tahun terakhir dinilai cukup tinggi. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dari sektor transportasi dirasa belum efektif.
Direktur Utama Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan bahwa upaya pemerintah yang belum efektif dalam penanganan konsumsi baham bakar diilihat dari belum adanya regulasi untuk standar fuel economy.
“Saya rasa pemerintah belum efektif ya untuk penangannya, dilihat dari belum adanya standart fuel economy yang diterapkan,” ujar Safrudin saat diskusi energy efficiency di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat (14/11).
Dalam sebuah laporan Cost Benefit Analysis (CBA) terkait fuel economy pada tahun 2011, ada sembilan opsi kebijakan yang direkomendasikan ke pemerintah. Diantaranya implementasi standart Euro 4 untuk kendaraan mulai tahun 2020, menetapkan standart efisiensi bahan bakar 10 persen paa 2009, konversi Bahan Bakar Gas (BBG), dan scrapping 50 persen kendaraan tua.
“Scrapping kendaraan tua dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tertinggi dan penghematan subsidi bahan bakar,” pungkasnya.
Untuk diketahui konsumsi energi nasional dari sektor transportasi mencapai 5,7 persen per tahun. Permintaan terhadap bensin memiliki angka tertinggi, yakni 61,66 persen dan diikuti bahan bakar jenis solar sebesar 37,5 persen, dan Bio Fuel, termasuk Biodiesel dan BioPremium sebesar 0,84 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
