Jakarta, Aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi sepertinya sudah mengantongi nama-nama anggota Komisi V DPR, yang memiliki peran dalam kasus korupsi pengamanan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pihak KPK mengatakan, saat ini penyidik tengah mendalami adanya peristiwa atau pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran milik Kementerian PUPR, serta melibatkan anggota Komisi V.
“Semua informasi yang berkaitan dengan itu (pertemuan penyusunan anggaran), yang diduga memiliki kaitan dengan perkara dan berpotensi untuk dilakukan pengembangan, masih dianalisis penyidik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jakarta, Kamis (24/3).
Kendati demikian, dalam kesempatan ini Priharsa belum bisa mengutarakan siapa saja anggota Komisi V lain yang terlibat. Tapi, setelah miliki bukti yang valid pihaknya tak akan segan-segan mengumumkannya ke publik.
“Kalau ada kesimpulan dari hasil analisis tersebut, nanti juga akan disampaikan kepada teman-teman.”
Ada menarik dalam penanganan kasus ini. KPK sampai saat ini belum bisa mengungkap peran dari pihak Kementerian. Ketika disinggung hal ini, Priharsa tak bisa menjawab detil.
Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan diam hanya menguak peran DPR dan pihak swasta. Pemerintah, kalau valid juga pasti dijerat. “Segala kemungkinan didalami, kemarin juga ada 5 orang pejabat Kementeriann PUPR di KPK.”
Kementerian PUPR memang diguncang akibat kasus dugaan suap ‘pengamanan’ proyek di Pulau Seram wiliayah II, yang melibatkan anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. Dia diduga ‘mengamankan’ proyek yang anggarannya teralokasi dalam APBN Kementerian tersebut.
Anggaran dari proyek itu pun terbilang besar. Kabarnya bukan hanya proyek di Pulau Seram yang jadi ‘mainan’ bekas politikus PDIP itu. Berdasarkan informasi, total anggaran proyek yang jadi bancakan kolega Puan Maharani itu bernilai Rp 500 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
