Jakarta, Aktual.co —Dari ribuan kasus korupsi di Indonesia yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata paling banyak pelakunya adalah anggota dewan. 
Disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja mengatakan tiap tahunnya ada 8.000 kasus yang dilaporkan kepada KPK.
“Dan yang paling banyak dari daftar kasus tersebut datangnya dari anggota DPR. Yang baru ditangani cuma 85 kasus.Paling banyak anggota dewan dan itu berjamaah,” kata Pandu, di DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Dengan gencarnya monitoring yang dilakukan KPK dan membuat banyak terbongkarnya kasus korupsi di kalangan anggota dewan, diakui Pandu mulai dirasakan ada rasa penyesalan dari anggota dewan telah mendukung kinerja KPK selama ini.
“Terus terang, buat kami ternyata makin ke sini anggota dewan makin merasa menyesal karena ada KPK,” ungkapnya saat memberikan pemaparan kepada sejumlah anggota DPRD DKI.
Adapun monitoring itu sendiri, dituturkannya, merupakan kewenangan istimewa yang diberikan kepada KPK. Mulai dari monitoring melakukan penyadapan, sampai mengejar koruptor di manapun berada. 
“Monitoring adalah kemampuan kami melakukan penyadapan. Maka segala kewenangan yang kami perlukan diberikan. KPK bisa menangkap menyita tanpa ijin pengadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut Adnan berharap DPRD DKI tidak akan menambah lagi daftar kasus dari para anggota dewan, karena KPK akan terus melakukan monitoring.
“Mudah mudahan diantara kita gak ada yg menambah daftar ini. Amin. ini wajah surgawi semua,nanti gak ada yang berhubungan dengan KPK,” seloroh Adnan sambil tertawa yang langsung disambut tepuk tangan dari para anggota dewan Kebon Sirih. 

()