Pemimpin Pansus, menurut dia, akan menyusun agenda kerja, mekansime kerja, serta susunan anggaran pembiayaan Pansus.
“Kalau anggota Pansus belum bisa memberikan saran, maka ijinkan kami para Pimpinan Pansus berembuk dan kita ingin ketentuan Tatib dilaksanakan yaitu Pimpinan Pansus bersifat kolektif dan kolegial,” ujar Agun.
Sebelumnya Fadli mengatakan Rapat Pansus dihadiri enam fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, dan Partai Hanura.
Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.
Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-E.
Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa Novel.
ant
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
