Jakarta, Aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responbility/CSR) di DKI Jakarta.
Alasannya, kata eksponen ’98, Agung Wibowo, dana yang terkumpul dari berbagai perusahaan itu dipakai atas nama rakyat dan rentan disalahgunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, terlebih menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.
“Investigasi dan audit terhadap aliran dana CSR dari perusahaan-perusahaan harus segera dilakukan, karena diduga sebagai politik uang dalam pilkada nanti,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/5).
Apalagi, imbuhnya, beberapa perusahaan yang menyalurkan dana CSR-nya ke Pemprov DKI kini sedang bermasalah di KPK, yakni PT Agung Podomoro Land (APL) dan PT Agung Sedayu Grup (ASG).
Koordinator Komite Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Anti Korupsi (Komperak) ini menambahkan, berdasarkan penelusurannya, aliran dana CSR tersebut erat kaitannya dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, diduga melibatkan orang kepercayaan bekas bupati Belitung Timur selama 17 bulan itu, yaitu Heryanto.
Heryanto, menurut Agung, tak jauh berbeda dengan Sunny Tanuwidjaja, yakni staf khusus Ahok yang telah dicekal KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan dua raperda tentang reklamasi Jakarta.
Terlebih, Heryanto kerap mendapat posisi strategis. Misalnya, koordinator Normalisasi Waduk dan Sungai DKI Jakarta dan eks kepala Sudin PU Tata Air Jakbar.
“Investigasi terhadap proyek-oroyek yang melibatkan perusahaan Heryanto yang berhubungan langsung dengan Agung Podomoro dan Agung Sedayu,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
