Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kanan), Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri) memaparkan hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5). KPK menetapkan empat tersangka (dua dari BPK dan dua dari Kemendes) dari tujuh orang yang diamankan dari OTT KPK pada Jumat (26/5) serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 Dolar AS yang diduga terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/17.

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi digeruduk puluhan mahasiswa yang tergabung Ikatan Mahasiswa Papua yang tinggal di Jakarta.

Mereka meminta KPK agar tidak mudah terintervensi atau mudah terbawa isu-isu yang terjadi di tanah Pupua, yakni dengan dikaitkannya Gubernur Pupua Lukas Enembe disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre, Jayapura.

Dalam akhsinya mahasiswa membentangkan spanduk dan tulisan perihal aktor politik dalam yang menghancurkan tanah Papua.

“KPK jangan mudah terintervensi dengan aktor politik. Kami percayakan kepada KPK dapat berkerja dengan baik dan tidak mudah terintervensi,” teriak mahasiswa seperti keterangan tertulisnya, Selasa (13/6).

Sementara itu politisi asal Papua Willem Wandik menyebutkan demo yang dilakukan ratusan mahasiwa bentuk kepeduliannya kepada Papua agar tidak bergejolak dengan aktor politik jelang pilgub 2018.

“Kecintaan mahasiwa kepada tanah Pupua dan Gubernur Papua. Karena para mahasisw berkeyakinan bahwa Gubernur Papua berkerja untuk pembangunan dan kesejahtraaan Papua menjadi lebih baik,” kata anggota Komisi V DPR RI.

Dia juga berharap KPK berkerja tidak ada tekanan dari siapapun termasuk aktor politik. “Kita serahkan kepada KPK berkerja, jujut, netral bebas dari segala bentuk kepentingan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS