Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan meminta agar KPK turun melakukan pemantauan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di daerah- daerah, termasuk Pilkada DKI Jakarta.
Permintaan itu bukan tanpa dasar, bahwa dalam tiap pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari praktik money politik untuk memenangkan pasangan calon yang diusung.
“Semua daerah dugaan money politiknya kuat, seperti di kampung saya sendiri saja, bupati yang terpilih kurang lebih habis Rp30 miliar dengan total DPT (daftar pemilih tetap) hanya sebesar 120 ribu hingga 140 ribu , dan itu tentu tidak menutup kemungkinan di Jakarta sendiri,” kata Trimedya, usai Raker Antara Komisi III dengan KPK, di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (18/1).
Masih dikatakan dia, dalam praktik money politik pada pelaksanaan Pilkada juga tidak menutup kemungkinan adanya keikutsertaan peran penyelenggara negara, sehingga diperlukan adanya keterlibatan KPK dalam melakukan pemantauan.
“Dan kita juga yakin bahwa pasti ada yang menjadi operator yaitu penyelenggara negara, karena kalau bukan penyelenggara negara maka KPK tidak bisa turun,” ujar dia.
Ia pun mengakui adanya gelagat praktik money politik menjelang pemilihan kepala daerah, khususnya di DKI pada 15 Febuari 2017 nanti.
Oleh karena itu, kata Ketua DPP PDIP itu berharap agar KPK melakukan pemantauan terhadap pelaksaan Pilkada serentak di daerah-daerah yang dinilai rawan praktik money politik yang melibatkan penyelenggara negara.
“Pasti, dan sudah mulai terlihat dan tentu KPK bisa berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu DKI supaya kita berharap pemimpin terpilih nanti memang karena dipilih rakyat bukan karena uangnya yang banyak”
“Karena itu kita meminta agar KPK memantau Pilkada- Pilkada serentak ini terutama yang menurut KPK cukup rawan , sayaa kira DKI salah satu cukup rawan money politik walaupun disisi lain meski dikatakan masyarakat cerdas tapi jangan lupa banyak juga masyarakat yang belum cerdas,” pungkas Trimedya.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
