KPK Gandeng Polri Selidiki Kasus Mantan Sekretaris MA

Jakarta, Aktual.com – KPK masih membutuhkan bantuan Polri terkait penyelidikan terhadap mantan Sekretaris Mahakamah Agung Nurhadi.

“Tadi tidak membahas secara spesifik kasus tapi di tingkat teknis kasus kan pasti Pak Heru (Irjen Pol Heru Winarko) Deputi Penindakan dan Bareskrim. Untuk pemeriksaan ajudan Nurhadi itu sudah selesai. Polri sudah menyerahkan ke KPK, itu sudah lama. Tinggal penyidiknya KPK bagaimana, sudah diserahkan sama Pak Tito,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/8).

KPK sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) terhadap Nurhadi pada 22 Juli 2016 lalu.

KPK sudah mencegah Nurhadi untuk bepergian keluar negeri dan menggeledah rumahnya di Jalan Hang Lekir pada 21 April 2016 dan menemukan uang total Rp1,7 miliar yang terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan pengurusan sejumlah kasus.

Saat ini penyidik KPK juga masih mencari mantan supir Nurhadi bernama Royani yang sudah dua kali dipanggil KPK tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.

KPK menduga Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA. Royani sudah diberhentikan MA sejak 27 Mei 2016 karena tidak masuk kantor selama 46 hari.

“Tapi ini informasi berkembang terus, informasi tiap hari bertambah, dari pengadilan dan mungkin ada informasi yang makin terkuak jadi tunggu saja kita akan melangkah ke sana,” tambah Agus.

Agus pun tidak menyampaikan apakah KPK sudah berhasil mengamankan Royani atau belum.

“Kami sudah lama tahu posisinya (Royani), tapi saya cek dulu (apakah sudah diamankan oleh penyidik KPK),” ungkap Agus.

Agus menekankan bahwa KPK masih membutuhkan data lebih banyak lagi terkait kasus tersebut.

Sedangkan menurut Tito Karnavian, empat orang ajudan Nurhadi sudah diperiksa di internal Polri.

“Ajudan itu sudah kita periksa internal tapi kita akan komunikasikan nanti setelah operasi kita akan diskusikan, ini dalam rangka pengembangan penyelidikan,” kata Tito.

Dalam dakwaan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno disebutkan bahwa Nurhadi meminta mantan Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution untuk segera mengirim berkas Peninjauan Kembali perkara niaga PT Across Asia Limited (AAL) ke MA.

Doddy didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp150 juta untuk melancarkan dua perkara yang dihadapi Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby