Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan Pansus akan meminta pandangan BPK, terkait penyelidikan atas indikasi temuan penyelewengan penggunaan anggaran institusi KPK. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Masinton Pasaribu menilai, sikap reaksioner lembaga superbody itu terhadap Pansus Angket yang dibentuk DPR RI mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Hal itu menurut dia karena KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan oleh UUD dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

“Karena itu KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita,” ujarnya di Jakarta, Minggu (18/6).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Hak Angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melakukan penyelidikan.

Tugas dan fungsi pengawasan itu menurut dia tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan Peraturan DPR-RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS