Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil pertemuan itu diakui salah satu anggota yaitu Romo Benny Susetyo KPK bakal menindaklanjuti laporan soal nama menteri yang diduga ditandai merah dan kuning oleh lembaga tersebut.
“KPK secara aktif akan menidaklajuti apa yan menjadi kekhawatiran masyarakat. Jadi KPK mengatakan akan menindak tegas pelaku korupsi baik yang sudah ditandai merah atau kuning atau mereka yang belum ditandai,” kata Romo di Gedung KPK, Senin (3/11).
Dia mengatakan, dalam pertemuan yang sudah berlangsung itu, KPK juga telah menggarisbawahi bahwa setiap Calon Presiden pada waktu itu menandatangani 7 poin yakni menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi, menentang usaha pelemahan pemberantan korupsi.
“Dalam hal ini, KPK akan aktif mengadakan chek rekam jejak semua pejabat publik untuk isntitusi BUMN, serta KPK mendorong presiden untuk terus meningkatan upaya pemberantasan korupsi. Dan upaya kerjasama KPK dengan presiden sesuatu yang positif meskipun kerap ada faktor politik tertinggi yang membuat presiden kerap kali tak percaya,” kata dia.
Sementara itu, salah satu anggota lainnya yaitu Ray Rangkuti meminta kepada lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad cs itu untuk segera melakukan penggilan terhadap menteri yang telah diberi stabilo merah dan kuning oleh lembaga tersebut.
“Jangan sekadar melemparkan wacana politik,” kata Ray yang merupakan pendiri Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.
Ray menuturkan, pengungkapan kasus terhadap menteri yang bermasalah merupakan satu-satunya cara untuk membongkar kejelasan dari status menteri-menteri yang bertanda merah dan kuning. Ray juga meminta desakan membongkar kasus tidak hanya berlaku untuk menteri tapi juga untuk para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN.
Namun demikian, Romo Benny tak menjelaskan ketika dimintai keterangan siapa saja nama menteri yang bertanda kuning dan merah. Alasannya, hal tersebut menyangkut etika, dan domainnya KPK. Untuk membongkar nama menteri yang diduga bermasalah. “Kita percaya karena KPK punya alat buktinya,” sambung Romo Benny.
Ketika didesak untuk menyebutkan nama, Romo tetap bersikeukeuh menolak menyebutkan. Karena hal tersebut bisa menghakimi orang lain dan pembunuhan karakter. Apalagi saat ini KPK juga masih menyelidiki dan mencari alat bukti yang kuat terkait kasus yang pernah dilakukannya. “Percayalah KPK sudah menyatakan, bahwa Presiden mau bekerja sama,” paparnya.
Selain Ray Rangkuti dan Romo Benny Susetyo, Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih terdiri atas beberapa tokoh dan LSM ternama di Indonesia. Mereka diantaranya adalah Yudi Latif, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
Editor: Nebby
