Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) dan Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4). Pimpinan KPK menegaskan teror yang menimpa penyidik senior Novel Baswedan tidak akan menyurutkan semangat untuk memberantas dan meneruskan kasus korupsi yang sedang ditangani. Sebaliknya, lembaga antirasuah akan terus berjuang untuk menuntaskan kasus korupsi. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) dan Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4). Pimpinan KPK menegaskan teror yang menimpa penyidik senior Novel Baswedan tidak akan menyurutkan semangat untuk memberantas dan meneruskan kasus korupsi yang sedang ditangani. Sebaliknya, lembaga antirasuah akan terus berjuang untuk menuntaskan kasus korupsi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Kendari, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa harta kekayaan milik pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) harus diverifikasi sebagai konfirmasi kebenaran data yang dilaporkan masing-masing kandidat.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan laporan harta kekayaan pasangan calon peserta pilkada sebagai wujud menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi.

“Secara adminitrasi pasangan calon peserta pilkada sudah menyampaikan data harta kekayaan kepada KPK dan sudah diketahui publik. Berikutnya harta kekayaan para kandidat harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut,” kata Laode, Jumat (20/4).

Verifikasi data harta kekayaan pasangan calon perlu karena mustahil seorang calon gubernur, bupati, wali kota dan calon wakil hanya memiliki sepeda motor.

“Data kekayaan yang demikian perlu klarifikasi untuk menemukan fakta yang sebenarnya sehingga rakyat tidak “membeli kucing dalam karung”,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid