Jakarta, Aktual.com — Dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penanganan kasus rasuah dana Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Utara terus bergulir.
Kali ini, dukungan untuk mengambil alih kasus tersebut dari tangan Kejaksaan Agung datang dari Himpunan Pemuda Peduli KPK (Hidup KPK), saat menggeruduk gedung lembaga antirasuah, Jakarta, Senin (18/1).
Dalam orasinya, puluhan anggota Hidup KPK juga menghimbau agar seluruh elemen masyarakat mendukung pengambil alihan kasus Bansos tersebut. Pasalnya, perkara itu diyakini sarat kepentingan politik dari Surya Paloh.
Menurut mereka, kasus Bansos sendiri juga dijadikan alat oleh Surya Paloh untuk meminta ‘jatah’ jabatan di SKPD Sumut.
“Menghimbau kepada masyarakay agar memberika dukungan kepada KPK, untuk berani mengambil alih serta menyelesaikan kasus ‘papa minta jatah SKPD Sumut’,” tegas koordinator Hidup KPK, Andhika Febriandhanu, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1).
Selain itu, Hidup KPK juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Muhammad Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Pencopotan itu sangat diperlukan agar KPK bisa leluasa mengungkap adanya ‘konspirasi’ dalam kasus dana Bansos itu.
“Meminta Jokowi untuk mencopot Prasetyo sebagai Jaksa Agung,” jelas Andhika.
Diketahui, perkembangan kasus dana Bansos sampai saat ini belum begitu jelas. Kejaksaan Agung hingga kini belum menjerat satu pihak pun sebagai tersangka. Padahal, diakui sudah ratusan saksi yang diperiksa.
Pengambilalihan kasus tersebut dinilai perlu, lantaran terungkapnya ‘konspirasi’ antara Surya Paloh, Prasetyo serta eks Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Dalam sidang bekas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, istri Gatot, Evy Susanti mengakui jika dirinya telah menyiapkan uang 20.000 Dollar AS untuk Jaksa Agung. Uang tersebut adalah untuk mengamankan nama Gatot dari jeratan tersangka.
Untuk mengamankan nama Gatot, Surya Paloh juga terendus memintah ‘jatah’ SKPD Sumut.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
