KPK Kembali Diminta Usut Keterlibatan HM Prasetyo di Kasus Bansos

Jakarta, Aktual.com — Puluhan masa dari Aliansi Masyarakat Peduli Uang Negara-Istana (Ampun-Istana) menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (26/1) siang.

Kedatangan mereka, untuk menyuarakan aspirasi terkait kasus ‘pengamanan’ perkara Bansos Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Mereka meyakini, dalam penganangan kasus dugaan korupsi dana Bansos itu ada intrik yang dilakukan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo. Dia disinyalir ‘memeras’ mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho dengan meminta uang sebesar 20.000 Dollar AS.

Uang tersebut untuk ‘menutup mulu’ para Jaksa yang menangani kasus Bansos itu agar tidak mengarah ke Gatot. Bahkan menurut mereka, Surya Paloh juga memiliki andil dalam ‘mengamankan’ nama Gatot dari jeratan kasus Bansos.

Hal itu bukan tanpa alasan. Jika melihat bagaimana perkembangan penanganan dana Bansos, tudingan itu bisa benar terjadi. Pasalnya, hingga saat ini belum satu pun pihak yang dijadikan tersangka oleh Kejagung.

Atas berbagai alasan itu, Ampun-Istana pun meminta KPK untuk mengambil alih penanganan kasus Bansos. Mereka meyakini, jika KPK bisa menangani kasus itu secara objektif.

“KPK harus cepat panggil dan periksa Prasetyo dan Surya Paloh dalam kasus Bansos,” tegas orator Ampun-Istana, saat berorasi di depan gedung KPK, Jakarta.

Dalam orasi masa aksi Ampun-Istana serempak meyakini bahwa terkait konspirasi Prasetyo dan Surya Paloh dalam kasus Bansos juga didukung dengan berbagai fakta.

Misalnya dalam sidang eks Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Di sidang tersebut, istri Gatot, Evy Susanti secara gamblang mengakui jika dirinya sudah menyiapkan uang 20.000 Dollar AS untuk Prasetyo.

Sedangkan, ‘permainan’ Surya Paloh sendiri tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan milik anak buah OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur atau Gary.

Saat diperiksa penyidik KPK, Gary mengaku diceritakan oleh Evy soal permintaan Surya Paloh soal ‘jatah’ SKPD Pemprov Sumut.

Dengan berbagai fakta itu, menurut Hamak tak ada cerita lagi bagi KPK untuk tidak memeriksa Prasetyo dan Surya Paloh.

“KPK harus melakukan pengembangan terhadap konspirasi dana Bansos Sumut,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby